7 Poin Penting dalam Revisi Peraturan PLTS Atap

Peraturan PLTS Atap merupakan peraturan pemerintah RI yang mengatur tentang pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada atap bangunan, baik itu bangunan perumahan, perkantoran, komersial, hingga industri.

Regulasi mengenai PLTS Atap sendiri pertama kali diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem PLTS Atap dan merupakan hasil dari Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap yang dideklarasikan oleh Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada 13 September 2017.

Sejak saat itu, peraturan PLTS Atap terus dikaji agar bisa mewujudkan pemanfaatan PLTS di Indonesia yang lebih optimal. Dalam versi terbarunya, yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021, peraturan PLTS Atap mengalami revisi dengan tujuh poin penting yang perlu diperhatikan. Berikut penjelasan lengkapnya.

Akumulasi “tabungan” listrik dinihilkan lebih panjang

Pada Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 49 Tahun 2018, akumulasi selisih dinihilkan adalah selama 3 bulan. Aturan mengenai hal ini tercantum pada Permen ESDM No.49/2018 Pasal 6 (4) dan (5). Dalam revisi peraturan PLTS Atap terbaru, akumulasi tersebut diperpanjang menjadi 6 bulan.

Jika sebelumnya perhitungan untuk periode Januari adalah akumulasi dari bulan Januari, Maret, dan April, kini diperpanjang menjadi 31 Desember hingga 30 Juni dan 30 Juni hingga 31 Desember. Artinya, kalau Anda masih memiliki akumulasi listrik setelah perhitungan periode tagihan listrik di bulan Juni atau Desember, maka selisih tersebut akan dinihilkan.

 Jangka waktu permohonan PLTS Atap dipersingkat

Dalam Permen ESDM No.49/2018, jangka waktu permohonan PLTS Atap adalah maksimal 15 hari kerja untuk pemohon yang melakukan perubahan pada Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL).

Peraturan tersebut kemudian direvisi untuk memudahkan masyarakat. Sekarang, permohonan PLTS Atap dapat diurus dengan jangka waktu yang lebih singkat, yaitu maksimal 12 hari kerja . Bagi Anda yang tidak melakukan PJBL atau merupakan konsumen rumah tangga, durasi permohonan bahkan lebih singkat lagi, yaitu maksimal 5 hari.

 Ketentuan ekspor listrik

Untuk meningkatkan penggunaan PLTS Atap, pemerintah mengubah ketentuan ekspor listrik dari yang awalnya 65% menjadi 100%. Dengan begitu, maka energi listrik pelanggan PLTS yang diekspor akan dihitung menurut nilai kWh ekspor pada meter kWh ekspor-impor dan kemudian dikali 100%. Nilai ekspor sendiri merupakan jumlah energi yang disalurkan dari PLTS Atap pelanggan ke jaringan instalasi pelanggan PT PLN (Persero).

Pelanggan PLTS Atap diizinkan melakukan perdagangan karbon

Bagi pelanggan PLTS Atap yang memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Umum (IUPTLU), nantinya mereka dapat melakukan perdagangan karbon atau carbon trade sesuai dengan emisi yang diproduksi. Harapannya, jumlah konsumen PLTS dari sektor industri dan komersial akan semakin naik.

 Perluasan jangkauan pelanggan

Sebelumnya, Permen ESDM No.49/2018 terbatas mengatur pada pengguna PLTS Atap yang terintegrasi dengan PT PLN (Persero). Namun, dalam revisi terbaru, ada rencana perluasan pelanggan yang berada di wilayah usaha selain PT PLN (Persero). Dengan begitu, aturan mengenai PLTS Atap pun lebih jelas.

 Kewajiban berbasis aplikasi digital

Selain merombak aturan yang sudah ada, revisi Permen ini juga mengatur beberapa mekanisme baru. Salah satunya adalah aturan mengenai mekanisme pelayanan. Setelah revisi Permen terbit, mekanisme pelayanan PLTS Atap akan dirancang agar berbasis digital melalui aplikasi. Dengan begitu, pelanggan bisa lebih mudah mengecek segala sesuatu mengenai PLTS Atap, termasuk tagihan.

Ketersediaan pusat pengaduan PLTS Atap

Revisi peraturan PLTS Atap yang terakhir berhubungan dengan layanan konsumen. Selama ini, pelanggan memang belum memiliki pusat pengaduan yang resmi. Dampaknya, saat mengalami kendala teknis, mereka kesulitan untuk mendapatkan solusi yang pasti.

Setelah revisi Permen diberlakukan, pusat pengaduan ini akan diluncurkan. Harapannya, pelanggan bisa lebih mudah menyampaikan pengaduan atau melaporkan tiap kendala yang mereka hadapi.

Dengan adanya revisi dalam peraturan PLTS Atap ini, diharapkan pemanfaatan potensi energi surya di Indonesia bisa meningkat. Nah, bagi Anda yang ingin ambil peran dalam pemanfaatan potensi energi surya sebagai PLTS Atap, panel surya dari SolarKita bisa jadi solusi. SolarKita merupakan pengembang sistem panel surya yang memang fokus pada sektor perumahan. SolarKita siap memberikan end-to-end services untuk Anda. Klik di sini untuk terhubung langsung dengan SolarKita!

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

More Posts

Regulasi dan Dukungan Pemerintah terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Perkembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap ini mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Pemerintah menyebut terus mendorong proyek tersebut dengan sejumlah strategi. Dari data yang diperoleh, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa pengembangan PLTS atap telah menyentuh angka 4.399 pelanggan dengan kapasitas 42,39 megawatt peak (MWp) hingga Oktober 2021.